Kesalahan kecil yang sering terjadi pada pengisian LJK

Sekedar mengingatkan teman teman dan adik adik yang akan menjalani ujian menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK), penulis yang pengalaman sebagai pengawas, pemantau maupun yang menscan LJK. Banyak kesalahan kecil yang berakibat fatal terhadap nilai atau hasil kelulusan.

Sangat sayang sekali jika usaha maksimal untuk kelulusan gagal karena kesalahan kecil. Kesalahan kecil yang sering dilakukan peserta ujian yang mengunakan ljk adalah:
1. Identitas peserta tidak terisi/kurang lengkap. Kesalahan ini biasanya terjadi saat peserta terburu buru mengerjakan soal, berpikir untuk identitas bisa di isi di sela sela kegiatan mengisi soal. Pada kenyataannya sering kali kemudian pengisian identitas yang tidak sempurna membuat usaha kita sia sia. Memang setiap penyelengara tes akan mempunyai kebijaksanaan yang berbeda beda dalam mensikapi ljk yang kurang lengkap pengisian identitas. Jika peserta tes masih seputar seribu maka biasanya teknisi scan atau panitia akan berusaha mengisikan identitas pada ljk tersebut tetapi jika peserta mencapai ribuan maka ketidak adanya identitas akan dianggap ketidak mampuan peserta untuk mengerjakan ujian.

2. Kode soal/mapel/ujian. Kesalahan kecil ini sering kali juga terjadi. Dan efecknya sangat fatal. Bayangkan anda mengerjakan soal matematika tetapi karena kode soal salah maka kunci yang terapkan juga salah. Sehingga nilai nya kemungkinan akan hancur. Bisa juga kasusnya seperti ini, pekerjaan yang di pilih adalah pranata komputer tetapi salah mencentang pada fungsional dokter bisa berefeck pada standar nilai yang diharapkan. Jika pengolahan nilai mengunakan aplikasi komputer hasil akan di tolak.

3. Mencentrang kurang jelas. Banyak peserta yang menganggap remeh penggunaan pensil 2b. Padahal dalam proses scaning akan menjadi masalah. Kadang peserta walaupun sudah menggunakan pensil 2b tapi dalam proses menyilang atau menghitamkan kurang hitam maka hasil scan juga tidak maksimal.

Kesalahan kesalahan kecil yang sering terjadi seperti di atas sekali penulis temukan dalam proses scaning yang penulis lakukan baik untuk tes yang diadakan LPMP maupun dalam tes CPNS di provinsi Jawa Tengah.

Usahakanlah dalam mengerjakan ujian dengan menggunakan LJK usahakan dalam mengisi LJK perhatikan betul dalam mengisi identitas baik berupa nama, nomer tes dan identitas lainnya. Juga diusahakan dalam mengisi kode soal, kode mapel atau kode lainnya dengan betul. Pengisian jawaban diperhatikan betul apakah sudah cukup hitam atau belum. Usahakan tebal.

50 Ribu Peserta Bakal Gigit Jari, Penentuan Kelulusan Sistem Pemeringkatan

JAKARTA - Pelaksanaan uji kompetensi bagi calon peserta sertifikasi guru semakin dekat. Ujian ini bakal digelar 25 Februari depan. Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) sudah menyebar 300 ribu kuota peserta uji kompentensi. Dari jumlah ini ditetapkan kuota kelulusan sebesar 250 ribu. Artinya 50 ribu guru peserta uji kompetensi dipastikan gugur.


Kepala BPSDMP-PMP Syawal Gultom mengatakan, uji kompetensi tahun ini adalah pelaksanaan yang pertama. Ujian untuk mengukur tingkat kompetensi para guru sebelum ikut sertifikasi ini ditetapkan digelar serentak seluruh Indonesia pada 25 Februari depan.


Gultom menerangkan, pada pelaksanaan uji kompetensi periode perdana ini, pihaknya menggunakan sistem pemeringkatan. Jadi, seluruh peserta dari penujuru Indonesia adakan diperlakukan sama dalam penilaian. Selainjutnya, mereka akan di-rangking dari mulai yang tertinggi hingga terendah. "Peserta di urutan 251 ribu ke bawah, tidak lolos ujian," katanya. Ini merujuk pada kuota sertifikasi guru tingkat nasional sebesar 250 ribu orang.


Pihak BPSDMP-PMP sendiri memang memberikan kuota peserta uji kompetensi lebih besar dibandingkan daya tampung sertifikasi guru. Alasannya, kata Gultom, sehingga ada kompetensi yang terjadi antar sesama guru. "Jika jumlahnya disamakan, berarti seluruh peserta uji kompetensi lulus semua," katanya. Jika peserta uji kompetensi lulus semua, Gultom mengatakan tidak bisa mengukur seberapa besar kemampuan guru.


Dalam pelaksanaannya nanti, Gultom mengatakan hampir sama dengan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Dimana peserta akan mengikuti ujian di beberapa ruang kelas yang sudah disiapkan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) provinsi bekerja sama dengan perguruan tinggi. Selain itu, kata Gultom, panitia di tingkat daerah juga sudah menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat. Dia menegaskan akan menggunakan sistem pengamanan berlapis untuk melindungi dari potensi kebocoran soal.


Soal yang akan dikerjakan nantinya tidak sama antar semua guru. Soal dibagikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu guru bersangkutan. "Bagi guru bidang studi matematika, ya soalnya matematika," ucap Gultom. Begitu pula dengan guru kelas di tingkat SD, soal akan disesuaikan dengan kurikulum kelas yang diajar setiap hari.


Gultom meminta para guru tidak perlu menanggapi dengan berlebihan uji kompetensi ini. Dia mengakui jika selama ini banyak penolakan terhadap pelaksanaan uji kompetensi ini. Alasannya, uji kompetensi dianggap upaya menghambat guru untuk mengikuti sertifikasi guru. Kekhawatiran ini terutama bakal dihadapi guru-guru senior.


Gultom mengatakan, meski akhirnya penilaian menggunakan sistem pemeringkatan, tetap akan mempertimbangan penyebaran guru. Dia menjelaskan, peserta yang lolos nanti tidak hanya fokus di pulau tertentu saja. "Peserta yang lolos harus menyebar, sesuai dengan kondisi pendidikan di daerah tertentu," katanya. Gultom juga menjamin pelaksanaan uji kompetensi ini jauh dari praktek KKN.


Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo masih berat untuk menerima uji kompetensi itu. Dia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak perlu menggelar uji kompetensi tadi. "Kan waktu sertifikasi guru nanti ada ujiannya. Apakah harus diuji dua kali," katanya.


Sulistyo mengatakan, hasil Rakernas IV PGRI yang dihelat di Bandung akhir pekan lalu, pihaknya akan berdiskusi lagi dengan BPSDP-PMP. Diharapkan, dalam bisa muncul formulasi baru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sulistyo juga berharap, target menuntaskan program sertifikasi guru pada 2015 nanti bisa terwujud. "Jika uji kompentensi bisa menghambat (guru ikut sertifikasi, Red), maka target tadi bisa meleset," kata dia.


Sulistyo juga berharap, uji kompetensi bisa diimbangi dengan perbaikan sistem pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) yang bagus. Dia berharap, pencairan TPP sudah menjadi satu paket dengan gaji bulanan. Prakteknya saat ini, TPP dicairkan dengan sistem dirapel. Itupun sering disunat oleh oknum dinas pendidikan kabupaten atau kota. (wan)


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/02/01/115917/50-Ribu-Peserta-Bakal-Gigit-Jari

Sisi Lain Sertifikasi

Email seperti ini sering kali masuk ke inbox email resmi kantor. sebagian dari email tersebut melaporkan kecurang sertifikasi, sebagian merasa terzalimi, merasa di perlakukan tidak adil oleh pemerintah. Dan ada beberapa email yang kata-katanya tidak mencerminkan seorang guru.

Kadang saya kepikiran juga, apakah gaji guru tanpa sertifikasi kurang? sehingga sertifikasi bagi sebagian guru merupakan harga mati.

Apakah sebagian guru yang menuntut sertifikasi merasa dirinya layak dan profesional atau hanya ingin medapatkan tunjangan seperti teman yang lain.

Tidakkah proses sertifikasi (bagi sebagian guru) justru akan membuat fokus mengajar menjadi hilang atau berkurang.

Kadang saya sebagai staf pemerintah yang berada di kementrian pendidikan nasional juga merasa bahwa seharusnya tunjangan sertifikasi jangan di jalankan dulu jika masih belum menyiapkan segalanya, lebih baik menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia pendidikan. misalnya permasalahan guru wiyatabakti, guru tidak tetap dan pemerataan penempatan guru dan fasilitan fisik sekolah. lebih baik sertifikasi guru diberikan langsung merata pada semua guru baik swasta maupun pemerintah.

dari apa yang saya lihat, banyak sekolah yang fasilitasnya jelek bahkan kurang tetapi para bapak ibu gurunya malah sudah sertifikasi, bukan berarti saya tidak setuju dengan adanya sertifikasi yang memang dalam kenyataannya banyak mengangkat harkat dan martabat guru tetapi sebenarnya permasalahan didunia pendidikan tidak hanya pada kesejahteraan guru saja.

Keinginan mendapatkan penghasilan lebih adalah hak setiap orang tetapi jangan sampai keinginan itu mengganggu cara kita bekerja dan menyalahkan pihak lain.